1. Alamat Gudang dan titik koordinatnya; (Titik Koordinat dan foto gudang dari Google Map)
2. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam Gudang.
3. Lampiran Teknis Tanda Daftar Gudang (upload Surat Pernyataan Gudang;)
- PB UMKU : Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (untuk diminum ditempat) hanya diberikan untuk Bidang Usaha, yaitu:
* HOTEL (55110)
* RESTORAN (56101)
* BAR (56301)
- Hanya menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- Menjual di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- Melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.
Persyaratan , melampirkan:
a. Sertifikat Standar/Izin untuk Risiko Menengah Tinggi/Tinggi dengan Status "Telah Terverifikasi/Telah Memenuhi Persyaratan".
b. Scan Asli Surat penunjukan sebagai penjual langsung minuman beralkohol Golongan B/C dari Distributor/Sub Distributor yang memiliki perizinan dari Kemendag RI;
c. Scan Asli rekaman Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
d. Scan Asli PBG/IMB sesuai Peruntukan Bangunan.
e. Scan Asli Perizinan Lingkungan/Izin Lingkungan (kecuali dipersyaratkan SPPL).
1. Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan, melampirkan:
a. KBLI Utama yang terverifikasi untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi;
b. Scan Asli PBG/IMB Sesuai Peruntukan;
c. Sca Asli Prospektus Penawaran Waralaba.
2. Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, melampirkan:
a. KBLI Utama yang terverifikasi untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi;
b. Scan Asli PBG/IMB Sesuai Peruntukan;
c. Scan Asli prospektus waralaba.
Lokasi Usaha sebagai dan/atau berada pada supermarket, hypermarket, Toko Bebas Bea (TBB) sebagai tempat penjualan eceran;
1. IMB/PBG sesuai Peruntukan Industri;
2. Persetujuan Lingkungan/Izin Lingkungan (kecuali dipersyaratkan SPPL);
3. Dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
a. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Bukti kepemilikan tempat usaha (jika milik sendiri berupa SHM, jika bukan milik sendiri berupa Akta Notaris Sewa/Pinjam Pakai).
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari OSS.
3. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
4. Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Standar : Dokumen sertifikat standar Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit sebelumnya, atau surat izin operasional sebelumnya yang masih berlaku.
5. Persyaratan Perubahan :
1) Dokumen sertifikat standar Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit sebelumnya, atau surat izin operasional sebelumnya yang masih berlaku.
2) Data dokumen yang mengalami perubahan.
b. Sarana dan Peralatan : berupa ruangan, bahan, dan peralatan sesuai dengan standar.
c. SDM :
1. Data penanggungjawab berkualifikasi Tenaga Entomolog Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan Lingkungan yang mempunyai sertifikat di bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, serta memiliki surat rekomendasi dari organisasi profesi entomologi kesehatan.
2. Daftar SDM pelaksana berkualifikasi min. SMP/sederajat yang bersertifikat pelatihan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang diselenggarakan pemerintah dan/atau organisasi profesi entomologi kesehatan.
a. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Surat Perjanjian Kerja Sama antara pemilik usaha dengan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) (untuk pelaku usaha Apotek nonperseorangan).
2. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
3. Bukti kepemilikan tempat usaha (jika milik sendiri berupa SHM, jika bukan milik sendiri berupa Akta Notaris Sewa/Pinjam Pakai).
4. Surat Pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi toko obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id).
5. Persyaratan Perpanjangan dan Perubahan Izin (Perubahan izin : jika terjadi perubahan Apoteker Penanggung Jawab, perubahan Nama Apotek, perubahan alamat/lokasi, perubahan nama pelaku usaha) :
1. Pelaporan terakhir.
2. Dokumen izin yang masih berlaku / izin lama yang asli.
3. Self Assessment melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id).
4. Data dokumen yang mengalami perubahan.
b. Lokasi :
1. Informasi geotag (titik koordinat lokasi) apotek.
2. Informasi terkait lokasi apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan, perkantoran, dll).
c. Bangunan : Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang toko obat.
d. Sarana, prasarana dan peralatan :
1. Data sarana, prasarana dan peralatan.
2. Foto papan nama toko obat. Posisi pemasangan wajib di dinding bagian depan bangunan, jelas dan mudah dibaca. Memuat informasi paling sedikit berupa nama, nomor Izin, alamat toko obat, nama TTK, nomor SIP TTK, dan pernyataan "Tidak Menerima dan Melayani Resep Dokter".
e. SDM :
1. Data Penanggung Jawab berupa KTP, STRA, SIP TTK.
2. Surat Pernyataan TTK Penanggung Jawab (surat pernyataan kesediaan menjadi penangung jawab diatas kertas bermaterai).
3. SIP seluruh tenaga kesehatan.
a. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab (surat pernyataan kesediaan menjadi penangung jawab hanya pada satu sarana diatas kertas bermeterai).
2. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
3. Bukti kepemilikan tempat usaha (jika milik sendiri berupa SHM, jika bukan milik sendiri berupa Akta Notaris Sewa/Pinjam Pakai).
4. Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
5. Dokumen Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bila Klinik mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA).
6. Persyaratan Perpanjangan/Perubahan Sertifikat Standar (Perubahan diajukan jika terjadi perubahan kepemilikan modal, jenis klinik, pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan atau sebaliknya, penambahan pelayanan, alamat klinik) :
1) Self Assessment (format sesuai Permenkes No. 14 Tahun 2021).
2) Dokumen sertifikat standar usaha klinik atau izin operasional klinik sebelumnya.
3) Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, atau alamat klinik yang ditandatangani pemilik klinik.
4) Data dokumen yang mengalami perubahan.
b. Teknis, meliputi :
1. Denah lokasi dan bangunan.
2. Daftar sarana, prasarana, dan peralatan.
3. Sertifikat kalibrasi alat kesehatan (tahun terakhir).
4. Daftar obat-obatan dan bahan habis pakai.
5. Daftar SDM yang dilengkapi dengan SIP seluruh tenaga kesehatan.
6.Dokumen Profil Klinik (meliputi nama dan alamat lengkap, visi misi, struktur organisasi, waktu penyelenggaraan dan jenis layanan pada klinik).
a. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Surat Perjanjian Kerja Sama antara pemilik usaha dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Apotek nonperseorangan).
2. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
3. Bukti kepemilikan tempat usaha (jika milik sendiri berupa SHM, jika bukan milik sendiri berupa Akta Notaris Sewa/Pinjam Pakai).
4. Surat Pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP (sipnap.kemkes.go.id).
5. Persyaratan Perpanjangan dan Perubahan Izin (Perubahan izin : jika terjadi perubahan Apoteker Penanggung Jawab, perubahan Nama Apotek, perubahan alamat/lokasi, perubahan nama pelaku usaha) :
1. Pelaporan terakhir.
2. Dokumen izin yang masih berlaku / izin lama yang asli.
3. Self Assessment penyelenggaraan apotek melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id).
4. Data dokumen yang mengalami perubahan.
b. Lokasi :
1. Informasi geotag (titik koordinat lokasi) apotek.
2. Informasi terkait lokasi apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan, perkantoran, dll).
3. Informasi bahwa apotek tidakberada di dalam lingkungan rumah sakit.
c. Bangunan : Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek.
d. Sarana, prasarana dan peralatan :
1. Data sarana, prasarana dan peralatan.
2. Foto papan nama apotek. Posisi pemasangan wajib pada bagian depan bangunan, jelas dan mudah dibaca. Memuat informasi paling sedikit berupa nama, nomor Izin, dan alamat apotek.
3. Foto papan nama praktik apoteker. Posisi pemasangan wajib pada bagian depan bangunan, jelas dan mudah dibaca. Memuat informasi paling sedikit berupa nama, nomor SIP, dan jadwal praktik apoteker.
e. SDM :
1. Data Penanggung Jawab berupa KTP, STRA, SIPA.
2. Surat Pernyataan Apoteker Penanggung Jawab (surat pernyataan kesediaan menjadi penangung jawab hanya pada satu sarana diatas kertas bermaterai).
3. SIP seluruh tenaga kesehatan.
a. Pelayanan : dokumen self assessment pelayanan (Lampiran PP 47 Tahun 2021)
b. Administrasi Umum :
1. Dokumen Sertifikat Badan Hukum Rumah Sakit.
2. Dokumen Profil Rumah Sakit.
3. Bukti kepemilikan tempat usaha (jika milik sendiri berupa SHM, jika bukan milik sendiri berupa Akta Notaris Sewa/Pinjam Pakai).
4. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
5. Dokumen Persetujuan Lingkungan yang berlaku.
6. IMB atau PBG rumah sakit.
7. Dokumen akreditasi rumah sakit atau komitmen untuk melakukan akreditasi.
8. Dokumen izin lama yang asli (untuk perpanjangan dan perubahan izin).
9. Data dokumen yang mengalami perubahan (untuk perubahan izin).
10. SK Direktur Rumah Sakit.
c. Teknis :
1. Dokumen Studi Kelayanan (Feasibility Study), khusus diawal untuk perizinan pertama kali / izin baru.
2. Dokumen Detail Engineering Design (DED), khusus diawal untuk perizinan pertama kali / izin baru.
3. Master Plan rumah sakit.
4. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru.
5. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.
d. Lokasi : Informasi geotag (titik koordinat lokasi) rumah sakit.
e. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan :
1. Dokumen self assessment Bangunan dan Prasarana.
2. Dokumen self assessment Alat Kesehatan.
3. Dokumen SK Tempat Tidur Rumah Sakit yang ditandatangani pimpinan Rumah Sakit, menjelaskan tentang:
1) Total tempat tidur,
2) Tempat tidur kelas standar,
3) Tempat tidur rawat inap,
4) Tempat tidur intensif,
5) Tempat tidur isolasi.
f. Struktur Organisasi SDM :
1. Dokumen struktur organisasi rumah sakit,
2. Dokumen self assessment SDM,
3. Dokumen SIP semua tenaga kesehatan rumah sakit.
Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan.
Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat:
1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Medan;
2. Untuk Perubahan/Perpanjangan, melampirkan Izin/SK terakhir;
3. Bukti Pembayaran Retribusi Daerah.
Permohonan Baru
Persyaratan Umum melampirkan :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Sertifikat Standar Usaha dari OSS
3. Identitas KTP dan Riwayat Hidup Penanggung jawab usaha pelatihan kerja
4. Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja
5. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha pelatihan kerja yang memuat sekurang-kurang :
a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
b. Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan
c. Program Kerja Usaha Pelatihan Kerja dan Rencana Pembiayaan selama (3 ) tiga tahun
d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan
e. Kapasitas Pelatihan per tahun
f. Daftar Sarana/prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan
Permohonan Penambahan Program Pelatihan
Persyaratan Umum melampirkan :
1. Perizinan berusaha pelatihan kerja yang masih berlaku
2. Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja
3. Daftar Tambahan Program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan tambahan program pelatihan kerja tambahan
4. Daftar dan Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan
5. Bukti Kepemilikan atau sewa atas sarana/prasarana sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan
PENGUNJUNG HARI INI 68 PENGUNJUNG TOTAL 303532
PENGUNJUNG ONLINE 3 
