BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?
BAGUS SEKALI
BAGUS
SEDANG
KURANG
SANGAT KURANG

PENGUNJUNG HARI INI : 77
PENGUNJUNG TOTAL : 15315
PENGUNJUNG YANG SEDANG ONLINE : 1















BERITA DAN INFORMASI

Executive Director KPJ Healthcare Berhad Malaysia mengunjungi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada Senin, 5 Maret 2018. Kedatangan pimpinan perusahaan anggota Johor Corporation Group itu merupakan tindak lanjut dari komunikasi intens sebelumnya antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Ir. Hj. Purnama Dewi, MM dengan Kantor Utusan Khusus Presiden Untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam (KUKPPTOKI) terkait upaya mendatangkan investor ke Kota Medan.



‚ÄčSurat Edaran Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penutupan Sistem Online SPIPISE, Sehubungan dengan akan diterapkannya Peraturan Kepala BKPM tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan dan Fasilitas, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan mengambil peran sebagai fasilitator dalam pengembangan UKM melalui kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya, sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 13. Mengacu pada judul kegiatan yaitu “Trade Expo” yang dihadiri oleh banyak buyer dan investor asing, maka DPMPTSP fokus menampilkan produk yang bukan hanya bisa dijual kepada pengunjung tetapi juga berpotensi untuk dijual kembali terutama oleh importir luar negeri.



Sebanyak 120 izin kini telah dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan setelah perizinan di 9 bidang menyusul dilimpahkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017 yang lalu. Pada Senin (2/10) lalu DPMTSP Medan pun menggelar simulasi guna persiapan pelayanan izin-izin yang baru dilimpahkan. Tampak masing-masing seksi yang melayani proses perizinan melakukan ujicoba pelayanan mulai dari kedatangan pemohon hingga pemasukan data di sistem elektronik yang terjaring ke semua bagian.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan mewujudkan komitmen dalam upaya pemasaran produk usaha kecil menengah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, dengan turut mendukung Dewan Kerajinan Nasionan Daerah (Dekranasda) Kota Medan dalam pameran Kriyanusa 2017 di Jakarta.



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan inovasi di bidang pelayanan perizinan, maka Pemko Bukit Tinggi yang dalam kesempatan ini dipimpin oleh Bapak Ismail, SH,MM selaku Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bukit Tinggi, beserta rombongan pada tanggal 13 Juni 2017  mengadakan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.Kunjungan rombongan ini diterima lansung oleh jajaran pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Plt.Kadis DPMPTSP Kota Medan



Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan mendapatkan kehormatan dikunjungi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk keperluan perbandingan penyelenggaran PTSP. Kunjungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu ke Kota Medan dalam rangka studi banding penyelenggaraan perizinan, e-planning, dan e-budgeting yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan atas fasilitasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

 

 


Banyaknya Izin Usaha Jasa Konstruksi yang palsu cukup meresahkan masyarakat. Akibatnya, Kota Medan dianggap kota dengan pelaksanaan konstrusi yang amburadul. Hal ini terungkap dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan terkait Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Senin (23/2). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus IUJK, Parlaungan Simangunsong itu, Kepala Badan Pengawasan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, Wiriya Alrahman menyebutkan hingga saat ini izin yang mereka keluarkan untuk Pelaksanaan Jasa Konstruksi adalah sebanyak 5721 izin.Sementara untuk pengawasan jasa konstruksi sebanyak 263 izin. Dirinya tak menyangkal banyaknya izin palsu yang beredar. Untuk itu, ia mengatakan untuk mengecek keaslian izin IUJK dengan menggunakan sistem online.



Medan-Badan Pelayanan Perizian Terpadu (BPPT) Kota Medan, Wiriya Alrahman, meyakini kenaikan tarif retribusi Izin Gangguan (HO) yang diusulkan dalam Ranperda tentang Retribusi Izin Gangunan tidak terlalu memberatkan masyarakat karena ditetapkan berdasarkan klasifikasi luas bangunan dan lokasi usaha. “Tarif yang kita usulkan dalam Ranpera ini hanya penyesuaian, sebab tarif retribusi izin gangguan dari tahun 2002 sampai tahun 2014 ini belum pernah ada kenaikan. Jadi kita yakin kenaikan yang kita usulkan saat ini tidak terlalu memberatkan masyarakat,” kata Wiriya Alrahman, Rabu (13/8). Hal itu diungkapkan Wiriya Alrahman dalam rapat pembahasan Ranperda tentang Retribusi Izin Gangguan bersama anggota DPRD Kota Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tersebut di gedung DPRD Kota Medan.  



 MedanBisnis – Medan. Hingga kini, pengurusan izin di Kota Medan belum seluruhnya melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Medan. Dinas tersebut masih mengurus 11 perizinan dan selebihnya diurus ke sejumlah instansi pemerintahan lainnya.Kepala BPPT Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, sesuai dengan peraturan walikota baru 11 izin usaha yang dikeluarkan BPPT, yakni izin gangguan bukan industri, gangguan industri, umbul-umbul dan spanduk, usaha perdagangan, industri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pelataran parkir, optik dan jasa konstruksi, konsultan, pengeboran dan pemanfaatan air bawah tanah serta izin petugas kesehatan."Kalau sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seluruh izin usaha seharusnya dikeluarkan BPPT. Untuk itu diharapkan Walikota Medan dapat mengeluarkan peraturan yang baru agar seluruh pengurusan izin dilakukan melalui BPPT sehingga mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin," ujarnya kepada MedanBisnis, Rabu (6/3) di Medan.



Medan, (Analisa). Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Medan, Wirya Alrahman mengatakan Pemko Medan sudah menetapkan kepastian waktu dalam pengurusan izin usaha di Medan. Hal itu sudah tertera dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan."Pengusaha tidak perlu lagi khawatir berapa lama waktu pengurusan izin terutama untuk tiga izin usaha yang telah ditetapkan untuk tidak lagi dipungut biaya retribusinya,"katanya kepada wartawan baru-baru ini.Dia menyebutkan, sejak diberlakukannya pengratisan terhadap tiga izin usaha yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sejak tanggal 9 Januari lalu, maka proses waktu pengurusan di BPPT sudah sangat-sangat pasti. "Sejak BPPT Medan ada, kita sekarang untuk kepastian waktu sudah sangat-sangat pasti. Bahkan, soal kepastian waktu ini juga sudah jelas, bisa dilihat di papan pengumuman yang ada di ruang tunggu kantor BPPT dan itu sangat transparan," kata Wirya.



Koran SINDO, Pemko Medan juga berupaya untuk merangsang pertumbuhan investasi di kota Medan sebagai geliat dalam pembangunan kota yang semakin dinamis. Upaya yang dilakukan selama ini dengan memudahkan investor dalam pengurusan izin usaha hingga menerapkan sistem informasi perizinan secara online. Dengan begitu, investor tak perlu lagi khawatir pengurusan izin yang marak akan percaloan, waktu yang bertele-tele. Sebab, dengan sistem perizinan online pengusaha dapat mengurus izin usahanya kapan saja dan di mana saja serta secara transparan dapat mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan dan dapat melacak sendiri sudah sampai di mana proses perizinan yang berjalan.  



 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan membuat terobosan baru dalam pengurusan izin dengan memberlakukan system online. Program ini diharapkan dapat memangkas penyimpangan dalam setiap proses pengurusan izin.Bahkan, program yang beralamat di www.bbpt-pemkomedan.info ini juga telah mendapatkan pengakuan dengan meraih sertifikat ISO 9000 : 2008 dari Verification of New Zealand (VNZ). Direncanakan, program ini akan diluncurkan oleh Wali Kota Medan Rahudman Harahap pada 14 Desember mendatang, sekaligus penyerahan sertifikat ISO tersebut.“Dengan website ini para pemohon dapat memantau secara langsung proses tanpa harus datang ke kantor BPPT,” kata Kepala BPPT Medan Wiriya Alrahman dalam rapat gabungan komisi-komisi DPRD Medan pembahasan R-APBD Kota Medan 2013 di DPRD Medan, Kamis (6/12).



 Beritasumut.com - Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan Wirya Alrahman, mengungkapkan sepanjang Tahun 2014 pihaknya telah menerbitkan sebanyak 24.368 segala jenis perizinan."Kalau dirata-ratakan, setiap harinya kami menerbitkan sekitar 100 perizinan," ungkap Wirya pada rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun Anggaran 2014 yang dipimpin Ketua Pansus Bahrumsyah di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Jumat (17/4/2015).




 MEDAN– Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) meraih penghargaan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Republik Indonesia atas program inovasi baru. Penghargaan tersebut langsung diberikan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto kepada Kepala BPPT Kota Medan Wiriya Alrahman di Jakarta pekan lalu. “Iya, saya yang menerima penghargaan dari UKP4 atas program inovasi. BPPT Medan memperoleh peringkat kedua,“ ujarnya kemarin. Wiriya mengatakan, BPPT Kota Medan merupakan satu-satunya instansi dari pemerintah dari 10 peserta yang mempresentasikan program kerja tentang inovasi baru. Sebab peserta lainberasaldarimahasiswa, LSM, dan swasta. 



 MEDAN: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan memberikan saksi kepada tujuh petugasnya yang ketahuan tidak mendukung program perizinan di Medan.Kepala BPPT Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, saat ini BPPT sudah memberikan saksi kepada tujuh petugas yang mbalelo.“Kami sudah ambil tindakan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa,” ujarnya di Medan Jumat 22 April 2011.Menurut dia, BPPT mengelola 11 jenis perizinan yakni Izin Gangguan Perusahaan Industri, Izin Gangguan Bukan Perusahaan Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Izin Usaha Industri (IUI) khusus Perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Izin Optik, Izin Kerja Petugas Kesehatan, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame Khusus Umbul- Umbul dan Spanduk, Izin Usaha Jas Konstruksi dan Izin Pengelolaan, Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.“Waktu penerbitan izin ini bisa di bawah dari waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional pelayanan kami. Intinya, kami berusaha secepatnya menerbitkan izin asalkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan izin itu dipenuhi,” tandasnya.







< Previous 1 2 ... Next > 

(total 2 page)

copyright © 2012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, hak cipta dilindungi undang-undang. E-mail: admin@dpmptsp-pemkomedan.id