BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?
BAGUS SEKALI
BAGUS
SEDANG
KURANG
SANGAT KURANG

PENGUNJUNG HARI INI : 11
PENGUNJUNG TOTAL : 29720
PENGUNJUNG YANG SEDANG ONLINE : 1















BPPT MEDAN RAIH PENGHARGAAN DARI UKP4


 MEDAN– Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) meraih penghargaan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Republik Indonesia atas program inovasi baru. Penghargaan tersebut langsung diberikan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto kepada Kepala BPPT Kota Medan Wiriya Alrahman di Jakarta pekan lalu. “Iya, saya yang menerima penghargaan dari UKP4 atas program inovasi. BPPT Medan memperoleh peringkat kedua,“ ujarnya kemarin. Wiriya mengatakan, BPPT Kota Medan merupakan satu-satunya instansi dari pemerintah dari 10 peserta yang mempresentasikan program kerja tentang inovasi baru. Sebab peserta lainberasaldarimahasiswa, LSM, dan swasta. 


“10 peserta tersebut diundang ke Jakarta oleh Tim UKP4 mempresentasikan inovasi masing-masing. Selama tiga hari seluruh peserta dikarantina dan mendapat pelatihan. Pada hari ketiga seluruh peserta mempresentasikan inovasinya masing-masing di depan juri selama 7 menit,” katanya. Lebih lanjut Wiriya mengungkapkan, 10 peserta yang mempresentasikan inovasi terbaru, hanya BPPT Kota Medan yang diaplikasikan, sementara peserta lain masih sebatas program. “Alhamdulillah, program kerja BPPT Medan mampu meraih peringkat kedua dan mendapat hadiah wisata ke Kota Ambon,“ tuturnya. Program inovasi BPPT Kota Medan, adalah tentang Optimalisasi Perizinan BPPT Medan. Melalui program tersebut BPPT mampu meminimalisasi keberadaan calo maupun biro jasa untuk mengurusi izin pihak lain. Wiriya mengakui peredaran calo di BPPT sangat besar karena masih rendah tingkat kesadaran masyarakat mengurus izin sendiri. “Kami tidak bisa halangi pekerjaan orang lain, namun kami hanya bisa membatasi. Sementara untuk menghapus praktik percaloan diperlukan kesadaran dari masyarakat. Untuk itu, kami memberlakukan sistem nomor antrean secara elektronik kepada perusahaan yang izinnya diurusi biro jasa atau calo dengan jumlah 20 nomor,” katanya. Ke depan, lanjut Wiriya, BPPT Kota Medan akan mengurangi jumlah nomor antrean kepada calo atau biro jasa yang ingin mengurusi izin orang lain. Apabila program pengurusan izin secara paralel sudah diberlakukan. “Kami juga punya program terbaru, yakni masyarakat bisa mengurus beberapa izin dalam waktu bersamaan. Apabila itu berjalan, maka BPPT akan mengurangi nomor antrean untuk para calo atau biro jasa,“ katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy mengapresiasi prestasi yang diraih BPPT Kota Medan. Dia pun mengakui praktik percaloan masih banyak terjadi dan menyarankan agar BPPT Kota Medan mengurangi jumlah nomor antrean kepada masyarakat yang pengurusan izin diwakili oleh orang lain. “Ke depan secara bertahap bisa dikurangi menjadi 15, 10, 5, dan pada akhirnya dihapuskan secara menyeluruh,“ ungkap politis PKS ini. ‚óŹ lia anggia nasution

copyright © 2012 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, hak cipta dilindungi undang-undang. E-mail: admin@dpmptsp-pemkomedan.id